BERITA TERKINI
logo gue berani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi kultural kali ini diselenggarakan atas kerjasama Tim KebijakanHIV & AIDS PKMK FK UGM dengan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dengan tema “Kekerasan Terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS”. Diskusi diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 di Java Tea House yang dihadiri oleh peserta dariunsurLSM(Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinkes, KPAK Sleman, sertaperwakilan dari OBK(Organisasi Berbasis Komunitas) Waria, PWID dan WPS (Wanita Pekerja Seks). Dua narasumber yang menjadi pemantik diskusi pada pertemuan kali ini adalah Nurhayati dari IPPI dan Gambit dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM.

Diskusi diawali dengan pemaparan dari IPPI tentang dokumentasi jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan HIV dan AIDS (PDHA). Untuk mengantarkan pemaparannya, disampaikan bahwa IPPI terbentuk karena adanya permasalahan yang cukup kompleks yang dialami oleh PDHA. Misal, adanya ketakutan atau kekhawatiran dari perempuan yang berstatus positif HIV untuk mempunyai anak dan masih adanya stigma ganda terutama pada perempuan pengguna napza dan WPS. Lemahnya posisi tawar PDHA menjadikan semakin kuat ketergantungannya pada pacar, suami, dan keluarga. Selain itu, oleh karena statusnya seringkali menjadi persoalan tersendiri atas hak asuh anaknya.

Beberapa intervensi untuk menyasar persoalan-persoalan yang dialami oleh PDHA telah dilakukan, misal adanya PMTCT -setelah terjadi kehamilan- dan PPCTC bagi PDHA yang belum hamil. Selain itu, adanya sosialisasi tentang hak PDHA untuk mempunyai anak, untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, mendapatkan pendampingan dari konselor khusus perempuan, serta kesejahteraan bagi anak PDHA. Dari dokumentasi yang dilakukan oleh IPPI hasil penelitian kualitatif mengenai kekerasan terhadap PDHA di 8 kota, salah satunya Yogyakarta, kekerasan yang terjadi berupa kekerasan psikis, ekonomi, sosial dan seksual.

 

 

 

 

Kekerasan Terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS

Untuk info lengkap dan menghubungi Petugas Lapangan / Konselor kami.

 

Diskusi kultural kali ini yang merupakan kegiatan rutin dari jaringan pegiat perubahan sosial di Yogyakarta mengambil tema Dampak Penutupan Lokalisasi. OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) yang merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia merasa perlu untuk menyampaikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi terkait dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan hak-hak pekerja seks dalam mendapatkan layanan dasar yang ada. Sebagai pemantik diskusi, dipaparkan oleh OPSI mengenai hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh KPAN, PPH Atma Jaya Jakarta dan IAC (Indonesia AIDS Coalition) di Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penutupan lokalisasi justru mempunyai dampak yang kurang sejalan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta semakin menempatkan pekerja seks pada situasi yang semakin rentan. Penutupan lokalisasi di satu sisi diasumsikan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada, tetapi di sisi yang lain justru menimbulkan permasalahan yang tidak kalah peliknya. Dalam konteks Yogyakarta, wacana penutupan lokalisasi atau lokasi yang ditengarai merupakan tempat terjadinya transaksi seks semakin kencang terdengar. Lokasi yang dimaksud adalah daerah Giwangan dan di beberapa lokasi lainnya. Berdasar dari hasil penelitian tersebut, dimana penutupan lokalisasi ternyata bukan merupakan suatu solusi maka hal ini perlu untuk disikapi. Untuk itu, OPSI mengharapkan ada rencana aksi bersama dari forum diskusi kultural ini.

Sekilas disampaikan mengenai OPSI, merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia yang berbentuk perkumpulan pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki yang terbentuk pada tanggal 28 Oktober 2009 dan hingga sekarang telah memiliki 15 cabang OPSI provinsi dengan status Musyawarah Daerah dan 3 provinsi sebagai focal point di Indonesia. Hal ini merupakan langkah maju bahwa pekerja seks mau mengorganisir diri bersama melalui sebuah jaringan. Visi yang diusung OPSI adalah “Mewujudkan negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari pekerja seks Indonesia serta memberdayakan pekerja seks Indonesia.”

 

diskusi_kultural_-_opsi_yogyakarta

Diskusi Kultural - OPSI Yogyakarta

tes hiv
resolusi 2017
rambu