DISKUSI KULTURAL
http://www.kebijakanaidsindonesia.net/images/diskusikultural/Diskusi_Kultural_TOP_01

 

 

Diskusi kultural kali ini yang merupakan kegiatan rutin dari jaringan pegiat perubahan sosial di Yogyakarta mengambil tema Dampak Penutupan Lokalisasi. OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) yang merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia merasa perlu untuk menyampaikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi terkait dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan hak-hak pekerja seks dalam mendapatkan layanan dasar yang ada. Sebagai pemantik diskusi, dipaparkan oleh OPSI mengenai hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh KPAN, PPH Atma Jaya Jakarta dan IAC (Indonesia AIDS Coalition) di Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penutupan lokalisasi justru mempunyai dampak yang kurang sejalan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta semakin menempatkan pekerja seks pada situasi yang semakin rentan. Penutupan lokalisasi di satu sisi diasumsikan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada, tetapi di sisi yang lain justru menimbulkan permasalahan yang tidak kalah peliknya. Dalam konteks Yogyakarta, wacana penutupan lokalisasi atau lokasi yang ditengarai merupakan tempat terjadinya transaksi seks semakin kencang terdengar. Lokasi yang dimaksud adalah daerah Giwangan dan di beberapa lokasi lainnya. Berdasar dari hasil penelitian tersebut, dimana penutupan lokalisasi ternyata bukan merupakan suatu solusi maka hal ini perlu untuk disikapi. Untuk itu, OPSI mengharapkan ada rencana aksi bersama dari forum diskusi kultural ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekilas disampaikan mengenai OPSI, merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia yang berbentuk perkumpulan pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki yang terbentuk pada tanggal 28 Oktober 2009 dan hingga sekarang telah memiliki 15 cabang OPSI provinsi dengan status Musyawarah Daerah dan 3 provinsi sebagai focal point di Indonesia. Hal ini merupakan langkah maju bahwa pekerja seks mau mengorganisir diri bersama melalui sebuah jaringan. Visi yang diusung OPSI adalah “Mewujudkan negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari pekerja seks Indonesia serta memberdayakan pekerja seks Indonesia.”

Dari hasil penelitian di keenam lokasi tersebut, penutupan lokalisasi ternyata justru menimbulkan permasalahan yang lain. Permasalahan-permasalahan tersebut menimpa baik pada pekerja seks, layanan kesehatan maupun masyarakat sekitar yang terpengaruh secara ekonomi karena sudah tidak bisa lagi menawarkan jasanya sebagai tukang cuci, ojek, warung makanan, dll. Dengan adanya penutupan lokalisasi ini, para pekerja seks kemudian mau tidak mau harus berpindah tempat yang masih memungkinkan bagi mereka untuk menjalani profesi sebagai pekerja seks. Mereka berpindah ke jalanan atau pindah ke lokasi yang benar-benar baru. Tidak sedikit pekerja seks yang kemudian kehilangan pendapatannya padahal tak jarang dari mereka menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seringkali di tempat mangkalnya yang baru, pekerja seks tersebut mendapatkan kekerasan baik psikis maupun fisik. Problematika ini menjadi lebih susah untuk ditangani oleh karena mereka kemudian tersebar ke mana-mana, tidak terorganisir. OPSI sebagai lembaga yang concern pada pekerja seks juga merasakan kesulitan yang cukup berarti dalam memberikan pelayanan dan penjangkauan kepada para pekerja seks. Kondom dan pelicin menjadi lebih susah untuk diakses oleh para pekerja seks. Demikian pula pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan, menghadapi permasalahan tersendiri ketika para pekerja seks harus mengakses secara langsung ke layanan kesehatan, mengingat status mereka sebagai pekerja seks. Biasanya mereka mengakses pemeriksaan rutin ini melalui mobile clinic. Dampak yang lain dari penutupan lokalisasi ini dirasakan juga oleh layanan kesehatan, mereka biasanya dimudahkan dalam memberikan layanan termasuk pengobatannya kepada para pekerja seks yang telah teroganisir, namun setelah mereka menyebar ke mana-mana menjadi lebih sulit untuk menjangkaunya. Hal ini seringkali terjadi loss to follow up.

Pada sesi diskusi, KPA Bantul membagikan pengalamannya terkait dengan isu ini. Pertama-tama disampaikan bahwa istilah lokalisasi perlu untuk ditinjau kembali, karena di Bantul, Yogyakarta tidak ada lokalisasi tetapi lokasi yang ditengarai terjadinya transaksi seks. Pada tahun 2010-2011 razia menjadi hal yang mengganggu dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta IMS di kalangan pekerja seks. Hampir setiap dilakukan kegiatan puskesmas keliling di komunitas pekerja seks, bersamaan dengan jadwal razia oleh Satpol PP. Untuk mengatasi situasi ini, KPA Bantul kemudian membuat kesepakatan bersama dengan Dinas Tata Tertib dan Kepentingan Umum agar hal ini tidak terjadi. KPA Bantul memberikan jadwal kegiatan pemeriksaan rutin kepada dinas tersebut agar pada saat itu tidak bersamaan dengan jadwal mereka melakukan razia. Di tingkat layanan kesehatan di wilayah Bantul, tidak ada laporan perihal kasus diskriminasi kepada pekerja seks. Penyedia layanan kesehatan selalu siap dan dan bersahabat. Justru masalah lain yang dihadapi terkait dengan layanan kesehatan adalah layanan susah menjangkau para pekerja seks yang masih muda-muda dan aktif. Pemeriksaan rutin justru banyak diakses oleh para pekerja seks yang sudah berumur (tua). Pada poin ini, KPA Bantul meminta bantuan OPSI untuk bisa mengajak para pekerja seks yang masih muda-muda dan masih aktif untuk melakukan pemeriksaan rutin. Hal senada diungkapkan oleh KPA Kota Yogyakarta bahwa layanan kesehatan apalagi puskesmas yang LKB sudah ramah terhadap populasi kunci. Kalaupun terjadi stigma, mungkin itu hanya oknum personal saja. Justru masalah yang dihadapi sekarang adalah yang datang sedikit dan hanya itu-itu saja. Padahal sudah melibatkan keamanan lokal. Adanya hasil penelitian ini sebenarnya mempunyai manfaat yang baik sekali. Sebenarnya SKPD-SKPD anggota KPA sudah tahu adanya praktek-praktek prostitusi, misalnya di Giwangan. Kalau kemudian dikatakan sudah ditutup, apakah benar-benar sudah tidak terjadi praktek transaksi seks? Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan akan memicu penelitian atau pemetaan yang lain tentang situasi dan kondisi ini. Sehingga diharapkan dapat benar-benar membuka mata bahwa penutupan lokalisasi bukan merupakan satu-satunya solusi. Ditambahkan oleh Yayasan Kebaya bahwa untuk efektifitas upaya-upaya penjangkauan kepada para pekerja seks perlu untuk mengetahui ke mana arah mereka akan eksis. Misalnya, pekerja seks laki-laki cenderung lebih aktif di media sosial secara online. Model penjangkauannya tentu berbeda dengan penjangkauan yang biasa dilakukan. Yayasan Vesta menamakan upaya penjangkauan di media sosial ini dengan sebutan cyber outreach. Intinya adalah perlu menentukan strategi-strategi yang lebih tepat agar lebih efektif. Selain itu, lembaga-lembaga ataupun individu yang bergerak di isu ini perlu terus menerus membangun kesadaran kritis, konsisten dan berkomitmen penuh, bukan sekedar membantu.

Di akhir diskusi, sebagai rencana aksi konkrit untuk menyasar permasalahan ini, PKMK mengusulkan untuk dilakukan kajian dulu di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dengan melibatkan para peserta diskusi secara suka rela. Asistensi teknis dan pendampingan akan dilakukan oleh PKMK (Gambit). Berbekal dari instrumen penelitian yang sudah ada, dengan beberapa penyesuaian tentunya maka akan bisa didapatkan gambaran situasi terkini. Peserta sepakat dengan rencana aksi ini, selanjutnya akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk merealisasikan gagasan ini. Sebagai penutup disepakati bahwa untuk diskusi selanjutnya di bulan Februari akan diselenggarakan oleh KPA DIY, di bulan Maret oleh Aisyah dan di bulan April akan diselenggarakan oleh PKBI DIY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi diawali dengan pemaparan dari IPPI tentang dokumentasi jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan HIV dan AIDS (PDHA). Untuk mengantarkan pemaparannya, disampaikan bahwa IPPI terbentuk karena adanya permasalahan yang cukup kompleks yang dialami oleh PDHA. Misal, adanya ketakutan atau kekhawatiran dari perempuan yang berstatus positif HIV untuk mempunyai anak dan masih adanya stigma ganda terutama pada perempuan pengguna napza dan WPS. Lemahnya posisi tawar PDHA menjadikan semakin kuat ketergantungannya pada pacar, suami, dan keluarga. Selain itu, oleh karena statusnya seringkali menjadi persoalan tersendiri atas hak asuh anaknya.

Beberapa intervensi untuk menyasar persoalan-persoalan yang dialami oleh PDHA telah dilakukan, misal adanya PMTCT -setelah terjadi kehamilan- dan PPCTC bagi PDHA yang belum hamil. Selain itu, adanya sosialisasi tentang hak PDHA untuk mempunyai anak, untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, mendapatkan pendampingan dari konselor khusus perempuan, serta kesejahteraan bagi anak PDHA. Dari dokumentasi yang dilakukan oleh IPPI hasil penelitian kualitatif mengenai kekerasan terhadap PDHA di 8 kota, salah satunya Yogyakarta, kekerasan yang terjadi berupa kekerasan psikis, ekonomi, sosial dan seksual. Tujuan dari pendokumentasian ini adalah untuk mencatat secara sistematis kasus kekerasan yang dialami oleh PDHA, mengidentifikasi sejauh mana perempuan mendefinisikan kasus kekerasan yang ada di Indonesia, menggali faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, serta untuk mengetahui sejauh mana PDHA mengalami kekerasan karena statusnya, termasuk juga kerugian yang dialaminya, karakteristik sosialnya, dan upaya pemecahan masalahnya selama ini. Data yang diperoleh dari temuan kasus tersebut, prosentase kasus kekerasan fisik sebesar 24,9%, kekerasan seksual sebesar 28,9%, kekerasan psikis sebesar 29,7%, kekerasan ekonomi sebesar 30,2%, kasus diskriminasi karena berstatus HIV sebesar 28,7%, dan kasus sterilisasi sebesar 13,5%.

Narasumber kedua (Gambit) menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh PPH Atma Jaya bekerja sama dengan IPPI dengan tema kekerasan terhadap PDHA dan integrasinya ke dalam layanan kekerasan perempuan. Penelitian ini dilakukan di 2 kota yaitu di Medan dan Jakarta, sebagai lokasi pilot projek upaya integrasi layanan HIV dan AIDS dengan layanan kekerasan terhadap perempuan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sejauh ini penyedia layanan HIV masih terfokus pada pelayanan HIVnya saja, belum ada layanan yang diperuntukkan bagi kekerasan yang dialami oleh pasien tersebut. Demikian juga untuk layanan korban kekerasan, belum ada upaya memasukkan isu HIV di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat penyediaan layanan belum ada integrasi antara layanan HIV dengan layanan kekerasan yang dialami oleh PDHA.

Di awal pemaparannya, dijelaskan bahwa kekerasan merupakan faktor risiko tertular HIV. Tetapi bisa juga bahwa HIV merupakan faktor risiko terjadinya kekerasan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tak jarang kekerasan pernah terjadi di dalam rentang waktu kehidupan seseorang, misalnya dialami pada masa kanak-kanak, pada saat remaja, dll. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan terhadap PDHA perlu disesuaikan dengan tahapan hidup korban. Selain itu, respon terhadap kekerasan perlu memperhatikan kebutuhan layanan kekerasan dan konsekuensi atas terjadinya kekerasan tersebut. Tak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh IPPI bahwa kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Jika dilihat dari jenis dan frekuensi terjadinya kekerasan, kekerasan justru berasal dari ranah rumah tangga. Meski demikian, ternyata kekerasan juga terjadi di layanan kesehatan bukan di ranah publik. Hal ini bisa terjadi oleh karena pasien mau tidak mau harus membuka statusnya di layanan kesehatan.

Sehubungan dengan persoalan kekerasan yang terjadi pada PDHA, perlu adanya integrasi antara layanan HIV dan layanan bagi korban kekerasan. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan, tetapi tentu saja memerlukan prosedur dan mekanisme tertentu sesuai dengan tupoksi lembaganya masing-masing. Bentuk integrasi secara struktural yang mungkin untuk dilakukan berupa layanan satu atap, supaya ketika membangun jejaring diikat oleh sistem tertentu. Namun demikian, masih ada problematika yang muncul, yaitu dalam hal koordinasi, integrasi dan kepentingan dari lembaga masing-masing. Upaya yang penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan yaitu perlu ada kesesuaian antara PDHA dengan layanan yang tersedia. Selain itu, korban juga harus berdaya.

Rekomendasi yang disampaikan dari penelitian ini antara lain perlunya membangun social capital -tidak hanya berfokus pada korbannya saja-, perlunya mendengar pengalaman kekerasan, peran support grup tidak hanya berfokus pada ketaatan berobat saja, tetapi mendiskusikan juga pengalaman kekerasan yang dialami oleh para korban agar bisa saling menguatkan. Hal ini memungkinkan terjadinya proses trauma healing.

Beberapa tanggapan muncul dari para peserta diskusi kultural kali ini atas dua pemaparan yang disampaikan. Pak Mul dari KPA Sleman menyatakan bahwa di Sleman trend kasus HIV semakin meningkat, namun dirasakan bahwa geliat dari organisasi perempuan belum seperti yang diharapkan : bahaya HIV dan AIDS bagi perempuan. Dari fakta yang ada, PDHA cenderung yang disalahkan. Menanggapi hal ini, narasumber menyatakan bahwa ada upaya konkrit yang sebenarnya bisa dilakukan oleh KPA untuk menanggapi masalah ini. KPA bisa mulai mendiskusikan perihal ini dengan pihak P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk memasukkan isu HIV ke dalam layanan korban kekerasan pada perempuan. Misalnya dengan menambahkan beberapa pertanyaan di dalam formulir assessment penanganan korban kekerasan, apakah korban mengalami kekerasan seksual atau tidak. Jika jawabannya pernah, maka perlu untuk dirujuk tes IMS. Selain itu, KPA bisa mulai mengembangkan media KIE dengan muatan  bahwa kekerasan bisa menjadi faktor risiko tertular HIV dan sasarannya ke masyarakat luas.

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Wuri dari PKBI DIY bahwa diskusi tentang sinergitas layanan di Yogyakarta sudah pernah didiskusikan –sejak SPAY- dan masih menjadi PR. Adanya diskusi kultural ini sekaligus menjadi pengingat untuk penyelesaian pekerjaan rumah tersebut. Wuri menyatakan bahwa adanya integrasi layanan ini penting dilakukan, untuk itu diharapkan hasil penelitian ini dapat didiseminasikan ke forum yang lebih luas terkait dengan sinergitas layanan yang ada di Yogyakarta. Hal ini perlu untuk didiskusikan dengan pihak KPA DIY. Di internal PKBI DIY sendiri semestinya SOP layanan di PKBI perlu untuk ditindaklanjuti agar ada integrasi layanan. Hal serupa juga dilontarkan oleh peserta dari Samsara, bahwa dari hasil penelitian ini membuat mereka untuk kemudian berpikir ulang mengenai layanan yang selama ini telah mereka lakukan. Menurutnya penting untuk menggali lebih dalam mengenai isu HIV kepada klien KTD yang sedang didampinginya pada saat konseling. Sementara ini mungkin baru sebatas itu. Oleh karena upaya integrasi dengan pihak layanan masih dirasakan kesulitan.

Di akhir diskusi dibahas juga mengenai kekerasan pada WPS yang dilakukan oleh mucikarinya. Misal adanya denda sebesar Rp 200.000,- per jam yang diterapkan oleh mucikari jika ia terlambat kembali ke lokasi karena harus mengakses layanan kesehatan atau untuk keperluan lainnya. Menanggapi hal ini, Gambit menyatakan bahwa pendekatan perlu dilakukan kepada mucikari dan WPS dengan menekankan pada pentingnya perawatan HIV dan apa untung ruginya (untung secara ekonomis). Jadi bukan dari sisi akan menghambat akses ke layanan. Diskusi mengenai hal ini mengerucut bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar antara kekerasan personal dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Terkait dengan isu sterilisasi pada PDHA, perlu dicermati lagi karena cerita ini sudah ada sejak tahun 2012 dan sudah dilaporkan. Kemudian isu ini muncul lagi di tahun 2016. Pertanyaannya adalah apakah kasus ini merupakan kasus yang sama atau kasus baru yang terjadi lagi? Jika merupakan kasus baru yang terjadi lagi, bukankah hal ini merupakan kegagalan dari upaya IPPI dalam advokasinya?

Di akhir diskusi kultural disepakati untuk penyelenggaraan diskusi kultural bulan September akan diselenggarakan oleh Positif Hope Yogyakarta, bulan Oktober oleh ARMED dan di bulan November oleh OPSI Yogyakarta

 

TEMUKAN OBATI PERTAHANKAN (TOP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serial diskusi kultural pada Bulan Juli ini diselenggarakan atas kerjasama Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM dengan Yayasan Vesta Indonesia dengan mengambil tema “(T)emukan, (O)bati, (P)ertahankan”. Diskusi diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2016, di kantor Yayasan Vesta Indonesia dan diikuti oleh peserta dari unsur LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dinas kesehatan, KPA Kota Yogyakarta, KPA Provinsi serta perwakilandari OBK (Organisasi Berbasis Komunitas) LSL, Waria dan WPS(Wanita Pekerja Seks). Ada dua narasumber yang diundang sebagai pemantik diskusi kultural ini, yakni Ignatius Praptoraharjo (PKMK FK UGM) atau biasa disapa Gambit, memaparkan mengenai salah satu strategi nasional yang dikembangkan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, yaitu yaitu TOP. Narasumber yang kedua adalah Suprianto Slamet atau yang akrab disapa Antok dari Yayasan Vesta Indonesia/YVI,memaparkan salah satu komponen dalam strategi TOP, yaitu “Temukan”dikaitkan dengan strategi GF (Global Fund) dalam model pendekatan search and find.

Diskusi ini sangat menarik karena mendiskusikan secara tuntasstrategi-strategi yang telah dikembangkan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS untuk mencapai 3 zero (zero new infection, zero death and zero discrimination).  Antok menjelaskan pada tahap “Temukan”, kegiatan konkrit yang telah YVI lakukan dengan carapenjangkauan. Beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan dalam penjangkauan kepada kelompok yang dianggap berisiko yaitu memberikan informasi HIV dan AIDS, mengajak melakukan pencegahan penularan HIV dengan menggunakan kondom serta mengajak untuk tes HIV(VCT). Model penjangkauan yang dulu terdiri dari beberapa tahapan dan menitikberatkan pada pemberian informasi HIV dan AIDS, pada pertemuan selanjutnyamengajak mereka untuk melakukan pencegahan penularan HIV dengan mempergunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko, dan pada pertemuan selanjutnya baru mengajak mereka untuk test HIV(VCT).Pendekatan yang sekarang dikembangkan, yang dikenal dengan model pendekatan search and find,menitikberatkan pada ajakan untuk tes HIV(VCT) bahkan pada pertemuan pertama. Model pendekatan ini dikembangkan dalam upayanya untuk dapat membongkar fenomena gunung es dalam isu HIV dan AIDS. Ada konsekuensi yang muncul dan perlu untuk diantisipasi sedari awal ketika model pendekatan ini diterapkan. Bagaimana kesiapan dari pihak penyedia layanan kesehatan, terkait dengan ketersediaan reagen, obat ARV maupun kesiapan sumber daya manusia, ketika kemudian jumlah temuan kasus HIV dan AIDS meningkat secara tajam? Hal ini tentunya berhubungan dengan 2 komponen lainnya dalam pendekatan TOP, yaitu “Obati” dan “Pertahankan”.

Narasumber yang kedua, Gambit menjelaskan secara umum mengenai perkembangan strategi nasional yang dikembangkan di Indonesia yaitu TOP. Strategi ini membutuhkan kerjasama dan sinergitas dari semua pihak baik yang melakukan kegiatan temukan,obati dan pertahankan. Disampaikan pula bahwa pengembangan strategidalam penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di Indonesia saat ini, menekankan pada bagaimana intervensi biomedis yang dilakukan oleh layanan kesehatan dapat diterapkan mulai dari Temukan,Obati sampaiPertahankan. Seperti telah diulas di atas bahwa perlu dipastikan kesiapan atas ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung upaya ini, misalnya reagen agar dapat memenuhi kebutuhan teman-teman yang menghendaki test HIV (VCT) serta ketersediaan ARV bagi teman-teman yang ternyata positif HIV. Selain itu,masih ditemukan kesenjangan antara jumlah yang ditemukan,jumlah yang diobati dan jumlah yang sudah diobatidan bisa mempertahankan pengobatannya. Padahal persoalan putus obat dihadapkan pada risiko rebounddari HIV dimana dalam periode 2 minggu saja berhenti melakukan terapi ARV, bahkan jika jumlah virus sudah tidak terdeteksi, maka jumlah virus tersebut akan meningkat dengan cepat.

Diakhir diskusi ini, beberapa peserta menyampaikan bahwa masih ditemui beberapa kendala dalam penerapanstrategi TOP di DIY, diantaranya masih ada teman-teman yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya tes HIV (VCT), padahal mereka tergolong dalam risiko tinggi untuk tertular HIV. Selain itu, persoalan lost to follow upmuncul dikarenakan tidak adanya jaminan kesehatan. Beberapa teman-teman yang sudah melakukan pengobatan memilih berhenti untuk melakukan pengobatan karena ketiadaan jaminan kesehatan tersebut.Masalah lain yang diungkapkan dari salah satu peserta, bahwa di bulan Juli 2016 terjadi kelangkaan obat jenis FDC. Dengan demikian, teman-teman yang biasanya mengkonsumsi FDC sehari 1 butir harus beralih ke jenisobat yang lain, di mana harus mengkonsumsi 4 butir obat dari semula 1 butir tiap harinya. Hal ini tentu saja menjadi ketidaknyaman tersendiri bagi pasien yang mengakses obat ARV.

Sebagai bagian penutup diskusi ini sekaligus penutup dari tulisan reportase ini, semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan cara membangun sinergitas diantara pihak-pihak yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan “Temukan, Obati dan Pertahankan”.

 

Sumber: PKMK FK UGM

 

 

 

Diskusi ini sangat menarik karena mendiskusikan secara tuntasstrategi-strategi yang telah dikembangkan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS untuk mencapai 3 zero (zero new infection, zero death and zero discrimination).  Antok menjelaskan pada tahap “Temukan”, kegiatan konkrit yang telah YVI lakukan dengan carapenjangkauan. Beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan dalam penjangkauan kepada kelompok yang dianggap berisiko yaitu memberikan informasi HIV dan AIDS, mengajak melakukan pencegahan penularan HIV dengan menggunakan kondom serta mengajak untuk tes HIV(VCT). Model penjangkauan yang dulu terdiri dari beberapa tahapan dan menitikberatkan pada pemberian informasi HIV dan AIDS, pada pertemuan selanjutnyamengajak mereka untuk melakukan pencegahan penularan HIV dengan mempergunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko, dan pada pertemuan selanjutnya baru mengajak mereka untuk test HIV(VCT).Pendekatan yang sekarang dikembangkan, yang dikenal dengan model pendekatan search and find,menitikberatkan pada ajakan untuk tes HIV(VCT) bahkan pada pertemuan pertama. Model pendekatan ini dikembangkan dalam upayanya untuk dapat membongkar fenomena gunung es dalam isu HIV dan AIDS. Ada konsekuensi yang muncul dan perlu untuk diantisipasi sedari awal ketika model pendekatan ini diterapkan. Bagaimana kesiapan dari pihak penyedia layanan kesehatan, terkait dengan ketersediaan reagen, obat ARV maupun kesiapan sumber daya manusia, ketika kemudian jumlah temuan kasus HIV dan AIDS meningkat secara tajam? Hal ini tentunya berhubungan dengan 2 komponen lainnya dalam pendekatan TOP, yaitu “Obati” dan “Pertahankan”.

Narasumber yang kedua, Gambit menjelaskan secara umum mengenai perkembangan strategi nasional yang dikembangkan di Indonesia yaitu TOP. Strategi ini membutuhkan kerjasama dan sinergitas dari semua pihak baik yang melakukan kegiatan temukan,obati dan pertahankan. Disampaikan pula bahwa pengembangan strategidalam penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di Indonesia saat ini, menekankan pada bagaimana intervensi biomedis yang dilakukan oleh layanan kesehatan dapat diterapkan mulai dari Temukan,Obati sampaiPertahankan. Seperti telah diulas di atas bahwa perlu dipastikan kesiapan atas ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung upaya ini, misalnya reagen agar dapat memenuhi kebutuhan teman-teman yang menghendaki test HIV (VCT) serta ketersediaan ARV bagi teman-teman yang ternyata positif HIV. Selain itu,masih ditemukan kesenjangan antara jumlah yang ditemukan,jumlah yang diobati dan jumlah yang sudah diobatidan bisa mempertahankan pengobatannya. Padahal persoalan putus obat dihadapkan pada risiko rebounddari HIV dimana dalam periode 2 minggu saja berhenti melakukan terapi ARV, bahkan jika jumlah virus sudah tidak terdeteksi, maka jumlah virus tersebut akan meningkat dengan cepat.

 

 

 

Diskusi ini sangat menarik karena mendiskusikan secara tuntasstrategi-strategi yang telah dikembangkan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS untuk mencapai 3 zero (zero new infection, zero death and zero discrimination).  Antok menjelaskan pada tahap “Temukan”, kegiatan konkrit yang telah YVI lakukan dengan carapenjangkauan. Beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan dalam penjangkauan kepada kelompok yang dianggap berisiko yaitu memberikan informasi HIV dan AIDS, mengajak melakukan pencegahan penularan HIV dengan menggunakan kondom serta mengajak untuk tes HIV(VCT). Model penjangkauan yang dulu terdiri dari beberapa tahapan dan menitikberatkan pada pemberian informasi HIV dan AIDS, pada pertemuan selanjutnyamengajak mereka untuk melakukan pencegahan penularan HIV dengan mempergunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko, dan pada pertemuan selanjutnya baru mengajak mereka untuk test HIV(VCT).Pendekatan yang sekarang dikembangkan, yang dikenal dengan model pendekatan search and find,menitikberatkan pada ajakan untuk tes HIV(VCT) bahkan pada pertemuan pertama. Model pendekatan ini dikembangkan dalam upayanya untuk dapat membongkar fenomena gunung es dalam isu HIV dan AIDS. Ada konsekuensi yang muncul dan perlu untuk diantisipasi sedari awal ketika model pendekatan ini diterapkan. Bagaimana kesiapan dari pihak penyedia layanan kesehatan, terkait dengan ketersediaan reagen, obat ARV maupun kesiapan sumber daya manusia, ketika kemudian jumlah temuan kasus HIV dan AIDS meningkat secara tajam? Hal ini tentunya berhubungan dengan 2 komponen lainnya dalam pendekatan TOP, yaitu “Obati” dan “Pertahankan”.

Narasumber yang kedua, Gambit menjelaskan secara umum mengenai perkembangan strategi nasional yang dikembangkan di Indonesia yaitu TOP. Strategi ini membutuhkan kerjasama dan sinergitas dari semua pihak baik yang melakukan kegiatan temukan,obati dan pertahankan. Disampaikan pula bahwa pengembangan strategidalam penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di Indonesia saat ini, menekankan pada bagaimana intervensi biomedis yang dilakukan oleh layanan kesehatan dapat diterapkan mulai dari Temukan,Obati sampaiPertahankan. Seperti telah diulas di atas bahwa perlu dipastikan kesiapan atas ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung upaya ini, misalnya reagen agar dapat memenuhi kebutuhan teman-teman yang menghendaki test HIV (VCT) serta ketersediaan ARV bagi teman-teman yang ternyata positif HIV. Selain itu,masih ditemukan kesenjangan antara jumlah yang ditemukan,jumlah yang diobati dan jumlah yang sudah diobatidan bisa mempertahankan pengobatannya. Padahal persoalan putus obat dihadapkan pada risiko rebounddari HIV dimana dalam periode 2 minggu saja berhenti melakukan terapi ARV, bahkan jika jumlah virus sudah tidak terdeteksi, maka jumlah virus tersebut akan meningkat dengan cepat.

http://www.kebijakanaidsindonesia.net/images/diskusikultural/Dsikusi_Kultural_TOP

Temukan Obati Pertahankan

Diskusi Kultural TOP

http://www.kebijakanaidsindonesia.net/images/photokegiatan/kekerasan_perempuan

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

DENGAN HIV DAN AIDS

Diskusi kultural kali ini diselenggarakan atas kerjasama Tim KebijakanHIV & AIDS PKMK FK UGM dengan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) dengan tema “Kekerasan Terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS”. Diskusi diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 di Java Tea House yang dihadiri oleh peserta dariunsurLSM(Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinkes, KPAK Sleman, sertaperwakilan dari OBK(Organisasi Berbasis Komunitas) Waria, PWID dan WPS (Wanita Pekerja Seks). Dua narasumber yang menjadi pemantik diskusi pada pertemuan kali ini adalah Nurhayati dari IPPI dan Gambit dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM.

Suasana Diskusi | Kebijakan AIDS Indonesia

gallery/diskusi_kultural_-_opsi_yogyakarta